Sesuai Pasal 1 butir (3) Permenkumham 17/2018, Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus-menerus di mana setiap sekutu bertindak dan bertanggung jawab atas nama sendiri.

Pasal 3 menyatakan bahwa pendiri atau sekutu memberikan kuasa kepada notaris untuk mendaftarkan Persekutuan Perdata melalui SABU.
Pendiri Persekutuan Perdata menyepakati nama, tempat kedudukan, bidang usaha, permodalan, dan pengurus yang dituangkan dalam akta notaris.

Notaris
Menurut UU No. 2/2014, notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik. Pendirian Persekutuan Perdata dilakukan melalui akta notaris dan
didaftarkan dalam SABU di Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Hukum & HAM
Pasal 3 Permenkumham 17/2018 menyatakan bahwa permohonan pendaftaran Persekutuan Perdata diajukan oleh pendiri atau sekutu melalui notaris
kepada Menteri melalui SABU.

NPWP
Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, NPWP adalah nomor identifikasi untuk administrasi perpajakan. Sistem SABH otomatis memberikan
NPWP saat SK Menteri dikeluarkan, dan kartu NPWP dapat diminta di kantor pajak setempat.

NIB dan Izin Usaha
PP No. 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyediakan layanan perizinan elektronik melalui OSS, termasuk NIB serta Izin Usaha dan Izin
Komersial atau Operasional.