Sesuai Pasal 7 ayat (1) UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, PT harus didirikan oleh minimal 2 orang. ‘Orang’ di sini dapat berupa individu, baik warga
negara Indonesia maupun asing, atau badan hukum Indonesia maupun asing.

Saat mendirikan PT, pendiri menyepakati nama, tempat kedudukan, bidang usaha, permodalan, pengurus, dan hal lainnya yang dituangkan dalam akta
notaris.

Notaris
Menurut UU No. 2/2014 tentang Jabatan Notaris, notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik. Akta Pendirian PT harus dibuat dalam Bahasa
Indonesia sesuai Pasal 7 ayat (1) UUPT. Berdasarkan Permenkumham No. 21/2021, akta ini harus disahkan oleh Menteri melalui sistem SABH.

Menteri Hukum & HAM
Pasal 7 ayat (4) UU 40/2007 menyatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM bertanggung jawab mengeluarkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum
perseroan terbatas.

NPWP
Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identifikasi bagi Wajib Pajak untuk administrasi
perpajakan. Saat SK Menteri dikeluarkan, sistem SABH otomatis memberikan NPWP untuk PT baru, dan kartu NPWP dapat diminta di kantor pajak setempat.

NIB dan Izin Usaha
Untuk mempercepat penanaman modal dan berusaha, pemerintah mengeluarkan PP No. 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang
menyediakan layanan perizinan secara elektronik melalui platform OSS. Di dalam OSS, terdapat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan jenis perizinan seperti Izin
Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Berita Negara & Tambahan Berita Negara
Berita Negara dan Tambahan Berita Negara adalah media resmi pemerintah yang autentik dan dianggap telah diketahui oleh semua orang (asas publisitas).