Sesuai Peraturan Presiden 10/2021, penanaman modal dapat dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan asing. Penanam modal dalam negeri mencakup warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, dan pemerintah Indonesia. Penanam modal asing mencakup warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing. Untuk mendirikan PT PMA bagi WNA, diperlukan dokumen paspor, dan untuk badan usaha asing, diperlukan dokumen legalitas
dari negara asal.

Menurut Peraturan Kepala BKPM Nomro 4 Tahun 2021, nilai investasi minimum bagi PMA adalah lebih dari Rp10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Notaris
Berdasarkan UU No. 2/2014, notaris adalah pejabat umum yang membuat akta autentik. Akta Pendirian PT harus dibuat dalam Bahasa Indonesia dan
disahkan oleh Menteri melalui sistem SABH.

Menteri Hukum & HAM
Pasal 7 ayat (4) UU 40/2007 menyatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM menerbitkan Surat Keputusan pengesahan badan hukum perseroan terbatas.

NPWP
Menurut Peraturan Dirjen Pajak No. PER-02/PJ/2018, NPWP adalah nomor identifikasi bagi Wajib Pajak untuk administrasi perpajakan. Sistem SABH otomatis
memberikan NPWP saat SK Menteri dikeluarkan, dan kartu NPWP dapat diminta di kantor pajak setempat.

NIB dan Izin Usaha
PP No. 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menyediakan layanan perizinan elektronik melalui OSS. Dalam OSS, terdapat Nomor Induk
Berusaha (NIB) dan jenis perizinan seperti Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional.

Berita Negara & Tambahan Berita Negara
Biaya cetak Berita Negara adalah Rp 580 ribu. Berita Negara biasanya terbit dalam 6 – 12 bulan setelah keluarnya SK Menteri. Untuk proses di bank atau
tender, dokumen Berita Negara biasanya tidak diperlukan.